rana hukum Bupati lumajang


sahrazad masdar

Delapan Partai Politik Tuntut Penonaktifan Bupati Lumajang
Minggu, 06 Juni 2010 | 15:40 WIB
Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Lumajang -Delapan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang siang ini (6/6) mendeklarasikan tuntutan penonaktifan Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar di sebuah rumah makan di Jalan Soekarno Hatta, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Delapan partai politik ini antara lain PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PKNU, Gerindra, PAN, PKS dan PKPB. Mereka mendesak Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk mengusulkan penonaktifan Sjahrazad Masdar sebagai Bupati Lumajang kepada Menteri Dalam Negeri.

Deklarasi ini dibacakan dua tokoh partai politik terbesar di Kabupaten Lumajang yakni Ketua DPC PDIP Kabupaten Lumajang Agus Wicaksono dan Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang Rofiq Abidin. Deklarasi ini ditandatangani oleh masing-masing Ketua Partai Politik dan Sekretarisnya. Disebutkan dalam deklarasi tersebut dasar utama tuntutan penonaktifan Bupati Masdar antara lain UU Nomor 32 Tahun 2004 serta PP Nomor 6 Tahun 2005. Tidak hanya menuntut penonaktifan Masdar, delapan partai politik ini juga meminta majelis hakim untuk menahan Masdar.

Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar belum bisa dikonfimasi terkait hal ini. Layanan pesan pendek yang dikirim Tempo tidak dijawab oleh bupati yang didukung PPP, Partai Golkar dan Hanura dalam Pilkada 2008 silam. Ketua DPC PPP Kabupaten Lumajang Jamal Abdullah Al Katiri kepada Tempo siang ini mengatakan, kalau pertemuan deklarasi itu ilegal. Salah satu partai pendukung Bupati Masdar ini mengatakan, pihaknya tidak mau diintervensi oleh partai lain.

“Pertemuan itu atas nama partai politik dan bukan lembaga parlemen,” katanya. Bahkan, Jamal menuding kalau pertemuan itu ada yang mendanai. Ditanya balik siapa yang mendanai, Jamal mengaku tidak mengetahui. Seperti diberitakan sebelumnya, Sjahrazad Masdar menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan hukum senilai Rp 416 juta pada tahun 2005 lalu saat yang bersangkutan menjadi penjabat Bupati Jember.

Sjahrazad tidak ditahan karena aparat penegak hukum menilai yang bersangkutan masih dibutuhkan untuk menjalankan roda birokrasi di Pemkab Lumajang. Pada Rabu (26/05) siang lalu berkas kasus dugaan korupsi Sjahrazad Masdar dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jember. Masdar sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan hukum sebesar Rp 416 juta ketika menjadi pejabat bupati Jember tahun 2005 lalu.

Senin (24/5) malam lalu, tim kepolisian daerah dan kejaksaan tinggi Jawa Timur melimpahkan berkas dan tersangka ke kantor kejaksaan negeri Jember. Namun, jaksa tidak menahan Masdar karena ada jaminan dari keluarga, Gubernur Jawa Timur dan menyerahkan uang jaminan sebanyak Rp 100 juta.

DAVID PRIYASIDHARTA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: